ruangjournalist – Tim Kementerian PUPR bersama Enviromental Spesialist Consultants World Bank Virza Sasmitawijaya, Wakil Bupati Seluma Gustianto, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV dan Dinas Perkimhub Kabupaten Seluma Erlan Suadi, Jumat sore (16/12) melaksanakan monitoring dan evaluasi di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang merupakan salah satu desa penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan Ekstrim (BSPS PKE).
Camat Ulu Talo Dodi Hartono mengatakan, di wilayah Kecamatan Ulu Talo ini, tercatat ada 130 unit rumah atau 130 KK yang rumahnya telah dibangun menjadi rumah yang layak huni melalui program BSPS-PKE, yakni terdiri dari Desa Hargo Binangun 40 unit, Desa Giri Mulya 13 unit, Desa Mekar Jaya 47 unit, Desa Banyu Kencana 11 unit, Desa Giri Nanto 19 unit, dengan bantuan stimulan yang diberikan setiap penerima sebesar Rp 20 Juta, sehingga ditotalkan mencapai total Rp 2,6 Miliar.
Saat bertatap muka dengan sejumlah lapisan masyarakat di Balai Desa Hargo Binangun, Kepala Project Implementing Unit Kementerian PUPR Chandra RP Situmorang ST.MT dalam sambutannya mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan Ekstrim (BSPS PKE) merupakan program dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
“Manfaat rumah yang layak huni ini, bukan semata-mata membuat rumah menjadi bagus, tetapi juga memberikan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan juga kesehatan bagi para penerima bantuan BSPS PKE ini”, terang Chandra RP Situmorang ST.MT.
Wakil Bupati Seluma Drs. Gustianto juga berharap program BSPS ini selaras dengan program daerah dalam mengentaskan stunting di Kabupaten Seluma, karena dari 182 Desa yang ada di Kabupaten Seluma baru sekitar 60 desa yang rumah penduduknya dilengkapi dengan MCK.
“Angka stunting kita telah menurun dari 24 persen menjadi 19 persen, kita berharap melalui program BSPS-PKE ini secara bertahap merubah pola hidup masyarakat yang selama ini buang hajat di sungai, telah memiliki rumah yang lengkap dengan MCK-nya”, ujar Gustianto.
Monitoring dan evaluasi di penghujung tahun ini, Tim Kementerian PUPR juga mengcroscek sejumlah rumah yang telah selesai dibangun melalui program BSPS, dan memasang peneng di masing-masing pintu rumah penerima bantuan.
Berkat adanya program BSPS-PKE ini, Kades Hargo Binangun Anita Pitriani merasa terbantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di desanya. Pihaknya berharap ditahun 2023 mendatang, desanya kembali menerima program BSPS, karena di tahun ini baru 40 KK yang dilokuskan di Dusun II sedangan di dusun lain di Desanya sekitar 100 unit lagi yang masih layak diwujudkan rumah yang layak huni.
“Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder terutama Dinas Perkimhub yang telah membangun rumah warga kami menjadi layak huni, mudah-mudahan di tahun depan, ada sekitar 100 unit rumah warga kami giliran mendapat program BSPS ini”, terang Anita Pitriani.
Sementara itu, menyikapi usulan kelanjutan program BSPS-PKE untuk tahun depan, Kepala Project Implementing Unit Kementerian PUPR Chandra RP Situmorang ST.MT menegaskan penanganan kemiskinan ini dikoordinasikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, data calon penerima bantuan itu didapatkan berdasarkan kegiatan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN.
“Iya penanganan kemiskinan ini akan kita koordinasikan lagi dengan Menko PMK, jadi untuk data calon penerima bantuan itu baru bisa kita didapatkan berdasarkan kegiatan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN, hasil koordinasi kita ke Pemkab Seluma ini diharapkan kegiatan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN dapat mendukung peningkatan kualitas rumah melalui program Penanganan Kemiskinan Ekstrim ini”, tutur Chandra RP Situmorang ST.MT.
Ditahun 2022 ini, dari data Dinas Perkimhub Kabupaten Seluma diketahui data penerima bantuan BSPS yang bersumber baik dari DAK, maupun Baznas ini telah menyulap rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni sebanyak 811 unit. (***)
